Komisi III Minta Djoko Tjandra Diproses karena Pelanggaran Buron Selama 11 Tahun


Jakarta

Buron terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ditangkap setelah jadi buron selama 11 tahun. Komisi III DPR RI berharap agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Djoko Tjandra selama dalam pelariannya juga diproses hukum.

“Sebagai orang yang berlatar belakang praktisi hukum, saya melihat bahwa DT (Djoko Tjandra) ini tidak seharusnya ditangkap dan dipulangkan hanya untuk menjalani pidana penjara 2 tahun saja berdasarkan putusan PK MA-RI,” ungkap anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (31/7/2020).

Dalam kasus cessie Bank Bali ini, Djoko Tjandra divonis 2 tahun penjara. Kasus ini sudah inkrah di tingkat peninjauan kembali (PK). Meski begitu, Djoko Tjandra banyak melakukan perbuatan melawan hukum selama jadi buron. Terbaru, Djoko Tjandra membuat heboh dengan membuat e-KTP dalam waktu supercepat. Ia juga diketahui membuat paspor dengan e-KTP tersebut.

Tak hanya itu, bahkan Djoko Tjandra mengajukan permohonan peninjauan kembali ke PN Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Ia datang sendiri ke PN Jaksel, padahal statusnya sedang buron.

Kemudian Djoko Tjandra juga mendapat ‘surat jalan’ untuk pergi dari Jakarta ke Pontianak. Pembuatan surat jalan itu menyeret tiga jenderal di tubuh Polri. Salah satunya Brigjen Prasetijo Utomo dicopot dan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis karena membuat surat jalan untuk menolong Djoko Tjandra dalam pelariannya. Dua lainnya dimutasi dari jabatannya.

Arsul menilai perbuatan Djoko Tjandra tersebut juga harus diproses hukum. Menurutnya, ada peluang kasus hukum pidana baru.

“Apa yang telah ia telah terjadi dengan dirinya yang masuk ke Indonesia mendapat surat jalan dari oknum Pati Polri, membuat e-KTP dan paspor membuka peluang untuk proses hukum pidana baru,” sebut Arsul.

Arsul Sani (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)

“Kalau Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan oknum pati-nya dan advokat DT sebagai tersangka, logisnya, DT juga bisa menjadi tersangka sebagai orang yang turut serta melakukan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana,” tambah Wakil Ketua MPR itu.

Dalam pelariannya, Djoko Tjandra diketahui bertemu dengan dua orang jaksa. Padahal, saat pertemuan tersebut, Djoko Tjandra sebagai terpidana masih berstatus buron.

“Jadi kalau kemudian DT hanya ditangkap untuk menjalani pidana penjara 2 tahun tersebut, ya wajar kalau kemudian ada yang melihatnya sebagai sebuah ironi dalam penegakan hukum,” sebut Arsul.

Sekjen PPP ini pun yakin Polri akan mengusut kasus Djoko Tjandra hingga tuntas. Arsul percaya, perkara Djoko Tjandra ini tak hanya berhenti sampai eksekusi kasus cessie Bank Bali.

“Tapi saya percaya bahwa Polri dan Kejaksaan tidak akan hanya berhenti dengan eksekusi DT untuk putusan PK tersebut,” ucapnya.

Arsul sekali lagi mengimbau perlu ada proses hukum baru terhadap Djoko Tjandra atas perbuatan-perbuatannya selama buron 11 tahun. Apa saja yang telah dilakukan Djoko dalam pelariannya perlu diselidiki.

“Harus sesuai dengan fakta dan bukti yang diperoleh,” kata Arsul.

Untuk diketahui, terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. Buron negara itu diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (30/7) malam.

Penangkapan Djoko buah kerja sama Polri dengan Polis Diraja Malaysia (PDM). Otoritas negeri jiran itu memberi informasi posisi Djoko pada Kamis, 30 Juli 2020, siang. Operasi penangkapan Djoko Tjandra dilakukan dengan diam-diam tanpa ada yang tahu. Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo terjun langsung menjemput Djoko Tjandra.

Komjen Listyo mengatakan penangkapan buron Djoko Tjandra hari ini menjadi bukti pihaknya serius dalam menuntaskan perkara tersebut. Dia juga memastikan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Djoko Tjandra akan dilakukan dengan transparan dan secara objektif.

“Tentunya ini juga menjawab pertanyaan publik tentang apa yang terjadi selama ini dan ini adalah komitmen dari kami kepolisian untuk bisa untuk terus kemudian melanjutkan proses. Terkait penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi tentunya kami tetap akan transparan, objektif untuk menjaga marwah dan institusi Polri,” tegas Komjen Listyo.

Tonton video ‘Djoko Tjandra Berpeluang Ajukan PK, Masyarakat Diminta Pelototi MA’:

[Gambas:Video 20detik]

(elz/bar)



Source:

author
Author: 

    Leave a reply "Komisi III Minta Djoko Tjandra Diproses karena Pelanggaran Buron Selama 11 Tahun"